3. Rencana pengembangan modul advokasi bagi penyandang disabilitas terkait isu perubahan iklim diawali melalui sebuah diskusi.

 

Rencana pengembangan Modul Advokasi bagi Penyandang Disabilitas tentang Isu Perubahan Iklim diawali melalui diskusi yang diselenggarakan di kantor IMHA pada 1 September 2023. Diskusi lanjutan kemudian dilaksanakan pada 11 September 2023 secara hybrid, yaitu melalui Zoom dan pertemuan tatap muka di Hotel Erian, Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 45, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10350.

Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini meliputi:

1. Destara Sati dari Indonesian Mental Health Association (IMHA)
2. Abdul Ghofar dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
3. Puspa Dewy dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
4. Difa Shafira dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
5. Fatum Ade dari Indonesian Mental Health Association (IMHA)
6. Siti Maemunah, Aktivis Lingkungan/Peneliti Independen

Diskusi ini menghasilkan draf modul perubahan iklim yang akan dibahas lebih lanjut bersama organisasi penyandang disabilitas lintas ragam disabilitas. Dokumen Draf Modul Perubahan Iklim dapat diakses melalui tautan berikut:

https://drive.google.com/file/d/1yfnUsDNkpF6pX_fmGlPxVEYm7HWFNXGX/view?usp=sharing

 

 

4. Training of Trainers (ToT) tentang “Aksi Perubahan Iklim yang Inklusif: Pelibatan Penuh dan Bermakna Penyandang Disabilitas” 

Training of Trainers (ToT) tentang “Aksi Perubahan Iklim yang Inklusif: Keterlibatan Penuh dan Bermakna Penyandang Disabilitas” dilaksanakan selama dua hari, pada 14–15 November 2023, di Hotel Erian, Jakarta. Pelatihan ini difasilitasi oleh Fatum Ade, Kepala Advokasi IMHA, dan Siti Maemunah, Aktivis Lingkungan dan Peneliti Independen.

ToT ini diikuti oleh 25 peserta yang mewakili lima ragam disabilitas, yaitu disabilitas psikososial, disabilitas netra, disabilitas rungu, disabilitas fisik, dan disabilitas rungu-netra. Para peserta berasal dari berbagai daerah dan mewakili beragam organisasi penyandang disabilitas.

Kegiatan ini dirancang untuk menciptakan ruang bagi penyandang disabilitas agar dapat mendiskusikan perubahan iklim sebagai subjek yang setara, mengartikulasikan dampak krisis iklim terhadap individu dengan berbagai ragam disabilitas, serta menggali bagaimana penyandang disabilitas dapat memetakan kerentanan mereka sendiri dalam menghadapi krisis iklim.

 

 

5. Pertemuan Gerakan Disabilitas dan Gerakan Lingkungan di Indonesia dengan tema “Aksi Iklim Inklusif: Pelibatan Penuh dan Bermakna Penyandang Disabilitas”

 

Pertemuan Gerakan Disabilitas dan Gerakan Lingkungan di Indonesia dengan tema “Aksi Iklim Inklusif: Pelibatan Penuh dan Bermakna Penyandang Disabilitas” diselenggarakan pada 16 November 2023 di HeArt Space, Jakarta. Kegiatan ini difasilitasi oleh Fatum Ade, Kepala Advokasi PJS, dan Siti Maemunah, Aktivis Lingkungan dan Peneliti Independen.

Kegiatan ini dirancang untuk menciptakan ruang bagi penyandang disabilitas agar dapat mendiskusikan perubahan iklim sebagai subjek yang setara, mengartikulasikan dampak krisis iklim terhadap individu dengan berbagai ragam disabilitas, serta menggali bagaimana penyandang disabilitas dapat memetakan kerentanan mereka sendiri dalam menghadapi krisis iklim.

Pertemuan ini dihadiri oleh peserta dari beragam latar belakang, antara lain:

• Peserta ToT yang mewakili berbagai organisasi penyandang disabilitas dari seluruh Indonesia;
• Perwakilan organisasi penyandang disabilitas tingkat nasional seperti GERKATIN dan PETKI;
• Gerakan lingkungan seperti WALHI, ICEL, Trend Asia, Ecosoc Rights, Forest Watch Indonesia, Pantau Gambut, serta media lingkungan Mongabay Indonesia;
• Perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat sipil lintas gerakan sosial seperti PSHK, HRWG, LP3ES, Solidaritas Perempuan, Gusdurian, dan organisasi gerakan mahasiswa; serta
• Perwakilan lembaga pemerintah, termasuk KND, KSP, Ombudsman, Komnas HAM, dan LPSK.

Pertemuan ini menghadirkan diskusi dari tiga pembicara utama, yaitu: 1) Torry Kuswardono dari Yayasan Pikul, yang memimpin aliansi masyarakat sipil dalam advokasi Undang-Undang Keadilan Iklim di Indonesia; 2) Rhino Ariefiansyah, penyintas disabilitas psikososial dan akademisi dari Departemen Antropologi FISIP UI; dan 3) Yeni Rosa Damayanti, Ketua Indonesian Mental Health Association (IMHA).