Pada 30 Juni 2026, Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) Cabang Kupang melaksanakan audiensi dengan Wakil Wali Kota Kupang. Audiensi ini menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan komunitas penyandang disabilitas mental atau disabilitas psikososial untuk menyampaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi, sekaligus mendorong penguatan kebijakan dan kolaborasi lintas sektor di Kota Kupang.

Audiensi dihadiri oleh Serena Cosgrova Francis selaku Wakil Wali Kota Kupang, Gabriel Wio selaku Sekretaris Dinas Sosial Kota Kupang, Jon Purba selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Kupang, serta Novie Y. Eke selaku Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari PJS hadir Emilia Bubu selaku Ketua PJS Cabang Kupang, Ika Handayani Manek, Ivonny Sau, Jems Boling, serta Fatum Ade selaku Direktur Eksekutif PJS Pusat.

Dalam audiensi tersebut, PJS menyampaikan bahwa pelibatan penyandang disabilitas dalam berbagai program pemerintah daerah masih didominasi oleh penyandang disabilitas fisik dan sensorik. Sementara itu, penyandang disabilitas mental dan disabilitas intelektual belum memperoleh ruang partisipasi yang setara dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program pemerintah.

PJS juga menyampaikan bahwa layanan kesehatan mental di Kota Kupang masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia. Saat ini hanya tersedia satu psikolog dan satu psikiater yang melayani kebutuhan layanan kesehatan jiwa pada 12 puskesmas di Kota Kupang. Selain itu, PJS menyoroti meningkatnya angka depresi dan bunuh diri, sementara belum tersedia ruang informasi, pusat krisis, maupun layanan konseling atau call center yang dapat diakses masyarakat ketika mengalami kondisi psikologis yang membutuhkan penanganan segera.

Dalam bidang ketenagakerjaan, PJS menyampaikan bahwa banyak anggota PJS Kupang merupakan lulusan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi dan kapasitas untuk bekerja. Namun, stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas mental masih menjadi hambatan utama sehingga banyak di antara mereka belum memperoleh kesempatan kerja yang layak.

PJS mendorong agar pelaksanaan kuota tenaga kerja bagi penyandang disabilitas, yaitu paling sedikit 2% pada instansi pemerintah dan badan usaha milik daerah serta paling sedikit 1% pada perusahaan swasta, juga memberikan kesempatan yang setara kepada penyandang disabilitas mental. Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Kupang menyampaikan komitmen untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan Kota Kupang guna mendorong implementasi kuota kerja penyandang disabilitas yang lebih inklusif.

Dalam pertemuan tersebut, PJS juga menekankan pentingnya peningkatan pemahaman aparatur pemerintah mengenai disabilitas mental. PJS menilai masih terdapat stigma dan kesalahpahaman terhadap penyandang disabilitas psikososial di berbagai instansi pemerintah. Karena itu, diperlukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas bagi perangkat daerah agar memiliki perspektif hak asasi manusia, memahami konsep disabilitas sesuai Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau CRPD, serta mampu memberikan pelayanan publik yang inklusif dan bebas dari diskriminasi.

PJS turut memperkenalkan forum peer support yang telah berjalan di Kota Kupang sebagai ruang aman bagi penyandang disabilitas mental untuk saling berbagi pengalaman, memberikan dukungan sebaya, membangun kepercayaan diri, dan memperkuat proses pemulihan. PJS berharap Pemerintah Kota Kupang dapat mengenal, mendukung, serta mengintegrasikan forum ini sebagai salah satu bentuk penguatan layanan berbasis komunitas.

Dalam isu perempuan dan anak, PJS menyampaikan bahwa perempuan penyandang disabilitas psikososial serta anak dan remaja dengan disabilitas psikososial merupakan kelompok yang menghadapi kerentanan berlapis terhadap kekerasan, penelantaran, diskriminasi, dan pengabaian hak. PJS berharap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mulai mengembangkan program dan intervensi yang secara khusus menjangkau kelompok tersebut.

Sebagai penutup, PJS menekankan bahwa peningkatan pemahaman mengenai disabilitas mental perlu menjangkau pemerintah kelurahan, perangkat RT/RW, serta tokoh masyarakat. Selama ini masih banyak aparat di tingkat komunitas yang menganggap orang dengan gangguan jiwa bukan bagian dari penyandang disabilitas, sehingga mereka sering tidak dilibatkan dalam program pemerintah maupun tidak memperoleh akses terhadap hak-haknya.

Audiensi ini menjadi langkah penting dalam membangun kemitraan antara Pemerintah Kota Kupang dan PJS untuk memperkuat penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas mental. PJS berharap hasil pertemuan ini dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas perangkat daerah, penguatan layanan berbasis komunitas, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan partisipasi bermakna penyandang disabilitas psikososial dalam pembangunan di Kota Kupang.