Panti

Penyandang Disabilitas Mental (PDM) masih menerima stigma negatif di masyarakat, bahkan Mereka dianggap berbahaya, berbeda dengan manusia pada umumnya, sehingga harus dikurung atau diisolasi

Pasung

Kesehatan jiwa masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan di Indonesia. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)

Pemilu

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu instrumen utama demokrasi. Pelaksanaan Pemilu mensyaratkan terjaminnya hak-hak para pemilih dengan melibatkan semua elemen warga negara tanpa terkecuali

Akses terhadap keadilan

Penyandang Disabilitas Mental (PDM) cenderung mengalami secondary victimization dan sistem hukum Indonesia masih sangat minim mengakomodir kebutuhan khusus PDM, serta perlakuan yang adil bagi mereka

Persamaan di mata hukum

Penyandang Disabilitas Mental (PDM) memiliki hak atas pengakuan sebagai individu di hadapan hukum dan hak sebagai subyek hukum. Namun masyarakat beranggapan PDM tidak memiliki kecakapan hukum sehingga anggota keluarga atau bahkan orang lain dapat dengan mudah mengganti segala keputusan yang seharusnya dilakukan oleh PDM (pengampuan atau guardianship).

Hak atas pekerjaan

Setiap orang berpotensi menjadi disabilitas, bukan hanya karena kelainan dalam kandungan, namun bisa terjadi karena kecelakaan, dan bencana alam.

Perlindungan sosial

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Pemerintah berusaha melaksanakan kebijakan publik untuk mewujudkan sistem perlindungan sosial (social protection)

Video

Perhimpunan Jiwa Sehat, turun serta juga dalam membantu mengkampanyekan kegiatan dari pemerintah yang berhubungan dengan Disabilitas Mental, peduli juga terhadap peristiwa saat ini, seperti penyebaran pandemi COVID-19 melalui video di channel Youtube PJS MEDIA.