Penyandang disabilitas mental memiliki hak atas  pelayanan kesehatan mental yang memadai, termasuk akses untuk mendapatkan pengobatan yang sesuai dengan diagnosis, seperti antidepresan, antipsikotik, dan mood stabilizer. Hak ini dijamin oleh hukum yang mengamanatkan penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses kesehatan dan perlindungan hukum. Selain itu, mereka juga berhak untuk menolak pengobatan tertentu, kecuali jika ada penetapan secara hukum bahwa mereka tidak cakap dalam mengambil keputusan (perwalian). 

Hak atas pengobatan

• Akses ke pengobatan: Penyandang disabilitas mental berhak mendapatkan diagnosis yang tepat dan resep obat untuk meredakan gejala.
• ⁠Jenis obat: Pengobatan dapat meliputi berbagai jenis obat seperti antidepresan, antipsikotik, obat pereda cemas, dan mood stabilizer.
• ⁠Akses pendidikan: Mereka berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk mencapai kemandirian.
• Pendanaan: Penyandang disabilitas mental juga berhak mendapatkan bantuan sosial dan bantuan lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
• Hak menolak pengobatan: Meskipun harus mendapatkan pengobatan yang tepat, penyandang disabilitas mental memiliki hak untuk menolak pengobatan, meskipun ada beberapa pertimbangan dan aturan hukum terkait hal ini. Misalnya, jika mereka dinilai tidak cakap secara hukum, maka keputusan pengobatan dapat diambil oleh wali yang sah. 
• Perlindungan hak
• Perlindungan hukum: Penyandang disabilitas mental memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan penyandang disabilitas lainnya, termasuk hak untuk menolak pengobatan yang tidak diinginkan.
• Peran keluarga: Keluarga dapat berperan untuk membantu penyandang disabilitas mental dalam mengakses pelayanan kesehatan dan perlindungan hukum, namun keputusan akhir tetap berada di tangan penyandang disabilitas mental itu sendiri, kecuali ada penetapan pengampuan resmi oleh pengadilan.
• Penolakan pengobatan: Secara umum, penyandang disabilitas mental memiliki hak untuk menolak sebagian atau seluruh pengobatan, tergantung pada kondisi dan keputusan hukum yang berlaku. Namun, dalam kasus tertentu, terutama yang menyangkut kesehatan jiwa, terdapat peraturan yang dapat mengatur hal ini lebih lanjut. 

 

Pentingnya kesadaran dan dukungan

• Kesadaran hukum: Penting untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak penyandang disabilitas mental, termasuk hak atas pengobatan dan perlindungan hukum, agar mereka tidak mengalami diskriminasi.
• Dukungan sosial: Dukungan dari keluarga dan masyarakat sangat penting untuk membantu penyandang disabilitas mental dalam menjalani kehidupan dan memperoleh hak-hak mereka secara penuh.
• ⁠Peran organisasi: Organisasi seperti Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) berupaya untuk mengadvokasi hak-hak penyandang disabilitas mental dan melawan praktik-praktik yang melanggar hak mereka.