5. Policy Brief tentang isu perubahan iklim yang mengadvokasi kepentingan penyandang disabilitas di Indonesia

Penyusunan policy brief dan penyajian hasil riset sebagai alat advokasi dalam bentuk infografis dan video

Memastikan Inklusi Disabilitas dalam Kebijakan Iklim: Policy Brief dan Alat Advokasi

Perubahan iklim memiliki dampak yang luas terhadap berbagai komunitas, termasuk penyandang disabilitas. Untuk memastikan agar hak dan kepentingan penyandang disabilitas dipertimbangkan dalam kebijakan iklim, telah dikembangkan sebuah policy brief yang berfokus pada isu ini. Inisiatif ini terdiri dari dua tahap utama: (1) penyusunan policy brief dan (2) penyajian hasil riset melalui alat advokasi seperti infografis dan video.

Tujuan Inisiatif

● Memberikan rekomendasi kebijakan dan analisis berbasis bukti mengenai dampak perubahan iklim terhadap penyandang disabilitas di Indonesia.
● Meningkatkan kesadaran para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan mengenai tantangan khusus yang dihadapi penyandang disabilitas dalam merespons perubahan iklim.
● Mengembangkan alat advokasi yang aksesibel, seperti infografis dan video, untuk meningkatkan keterlibatan publik dan memperkuat kampanye kebijakan.

Saat ini, Policy Brief berjudul “Mewujudkan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Kebijakan dan Aksi Keadilan Iklim” berada pada tahap final. Proses penyusunannya secara aktif melibatkan penyandang disabilitas dari berbagai latar belakang dan wilayah di Indonesia.

Policy brief ini membahas perubahan iklim dalam konteks hak penyandang disabilitas di Indonesia, dengan fokus pada:

● Dampak krisis iklim terhadap penyandang disabilitas, berdasarkan pengalaman langsung yang dibagikan dalam serangkaian diskusi dan FGD.
● Analisis terhadap kebijakan dan aksi iklim Indonesia hingga saat ini.
● Kepentingan penyandang disabilitas dalam berbagai undang-undang, kebijakan, dan program yang berkaitan dengan kebijakan iklim di Indonesia.

Proses Pengembangan Kebijakan dan Pelibatan Pemangku Kepentingan

Perhimpunan Jiwa Sehat/Indonesian Mental Health Association (PJS/IMHA) menyelenggarakan serangkaian diskusi, FGD, dan pertemuan konsultasi melalui webinar Zoom untuk:

● Menilai pemahaman penyandang disabilitas mengenai perubahan iklim.
● Menggali pandangan mengenai hambatan, kerentanan, dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam konteks perubahan iklim.
● Memperoleh masukan terhadap draft policy brief yang disusun oleh PJS/IMHA.

Selain melibatkan penyandang disabilitas, PJS/IMHA juga secara aktif melibatkan organisasi dan aktivis lingkungan hidup dalam diskusi-diskusi tersebut. Beberapa organisasi lingkungan hidup yang terlibat antara lain:

● Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) / Indonesian Forum for Environment
● Yayasan Penguatan Lingkar Belajar Komunitas Lokal (PIKUL), yaitu organisasi non-pemerintah yang berfokus pada pengelolaan sumber daya alam, hak masyarakat lokal, penghidupan berkelanjutan, dan pengurangan risiko bencana.
● Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Organisasi-organisasi tersebut juga berperan dalam menganalisis kebijakan dan aksi iklim untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip inklusi disabilitas.

Kajian Meja terhadap Kebijakan Iklim di Indonesia

Selain melalui diskusi dan konsultasi, PJS/IMHA juga melakukan kajian meja terhadap kebijakan iklim di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kebijakan dan aksi yang diskriminatif atau belum mengakomodasi penyandang disabilitas. Analisis ini digunakan untuk memperkuat policy brief dengan menyoroti kesenjangan kebijakan dan mendorong kebijakan iklim yang lebih inklusif.

Rekomendasi Kebijakan dan Alat Advokasi

Policy brief ini memuat kesimpulan utama dan rekomendasi untuk kebijakan iklim yang inklusif terhadap disabilitas, yang secara khusus ditujukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan Komisi IV DPR RI.

Selain itu, PJS/IMHA saat ini sedang berada pada tahap akhir produksi videografis tentang Perubahan Iklim dan Disabilitas, serta versi visual dari Policy Brief. Penggunaan videografis sebagai alat advokasi bertujuan untuk menjadikan materi lebih aksesibel dan menarik bagi pembuat kebijakan, anggota legislatif, penyandang disabilitas, dan organisasi lingkungan hidup.

Dengan menyajikan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan dalam format yang kuat dan mudah dipahami, PJS/IMHA berharap dapat menyampaikan secara efektif urgensi kebijakan iklim yang inklusif terhadap disabilitas kepada seluruh pemangku kepentingan terkait.

Link Dokumen Policy Brief dan Video Infografis:
https://drive.google.com/drive/folders/10cRMheAiiYziESClXuz5pmhI6SztUGic?usp=sharing