Peraturan Perundangan :
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 93/PUU-XX/2022 Judicial Review Pasal 433 KUHPerdata
- Keputusan Walikota Surabaya No. 188 Tahun 2019 tentang Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Sekolah Terbuka dan Unit Layanan Disabilitas di Kota Surabaya
- Peraturan Bupati Klaten No. 28 Tahun 2016 tentang Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pembangunan Kabupaten Klaten
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 9 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 14 Tahun 2012 tetang Penyelenggaraan dan Pelayanan Keejahteraa Sosial Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Belitung No. 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan osial Penyandang Cacat
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah No. 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
- Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 27 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Kabupaten Bintan No. 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
- Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No. 5 Tahun 2017 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Disabilitas
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul No. 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 6 Tahun 2014 tentang Kesetaraan Difabel
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No. 6 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 3 Tahun 2008 tentang Penyandang Cacat
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 12 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kelompok Rentan
- Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat No. 3 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No. 6 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau No. 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Sragen No. 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 26 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan
- Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No. 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No. 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang No. 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat
- Peraturan Daerah Kota Bandung No. 26 Tahun 2009 tentang Kesetaraan dan Pemberdayan Penyandng Cacat
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 10 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Kota Kupang No. 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdaaan Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Kota Mataram No. 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Kota Padang No. 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 9 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pontianak
- Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel
- Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial Bahi Penyandng Masalah Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No. 4 Yahun 2017 tentang Penyelenggaraan Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2012 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Provinsi DKI. Jakarta No. 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak Provinsi Kalimantan Timur
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 11 Tahun 2017 tentang Pengaturan Pelaksanaan Peraturran DaerahProvinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 65 Tahun 2018 tentang Penanganan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Mental atau Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI. Jakarta No. 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Dengan Gangguan Jiwa
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 68 Tahun 2013 tentang Kewajiban Pemberi Layanan Kesehatan Untuk Memberikan Informasi Atas Adanya Dugaan Kekerasan Terhadap Anak
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Walikota Denpasar No. 44 Tahun 2019tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental di Rumah Berdaya
- Peraturan Walikota Yogyakarta No. 8 Tahun 2014 tentang Komite Perlidungan dan Pemeuhan Hak-Hak Penyandaang Disabilitas
- Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
- Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undng Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015
- Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan Bencana
- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 HUK 2021 Tentang Upaya Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas Tahun 2021
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 326 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Perusahaan yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan
- Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental