Pekerjaan
Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2025: Jangan Lupakan Puluhan Ribu Orang yang Masih Terkurung di Dalam Panti
Setiap tanggal 10 Oktober, dunia memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia (World Mental Health Day) — sebuah momentum global untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan jiwa dan menegaskan bahwa setiap manusia berhak hidup bermartabat tanpa diskriminasi. Namun di balik kampanye bertema “Wellbeing for All” atau “Mental Health is a Universal Human Right”, terdapat realitas pahit yang masih luput dari perhatian publik: puluhan ribu orang dengan disabilitas psikososial di Indonesia masih dikurung di dalam panti-panti, kehilangan kebebasan, dan dilupakan oleh sistem.
Menurut data Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), hingga kini diperkirakan terdapat lebih dari 13.500 orang dengan disabilitas psikososial yang masih hidup dalam kondisi pengurungan di panti-panti rehabilitasi dan lembaga serupa, dengan sekitar separuhnya adalah perempuan. Mereka dikurung bukan karena tindak pidana, melainkan karena stigma, ketakutan, dan ketiadaan dukungan sosial yang memadai. Banyak di antara mereka mengalami kekerasan, penelantaran, dan kehilangan hak dasar untuk hidup secara bebas dan bermartabat. Pengurungan di panti menjadi bentuk pemasungan modern — praktik yang melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan prinsip pemulihan berbasis masyarakat sebagaimana diatur dalam Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (CRPD).
Kenyataan ini kembali mendapat sorotan dalam audiensi Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pada 8 Oktober 2025 ini dipimpin oleh Ibu Linda, Asisten Deputi Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat dari Kemenko PMK. Pertemuan tersebut membahas persoalan mendasar dalam sistem layanan kesehatan jiwa di Indonesia, terutama terkait penghapusan praktik pengurungan di panti dan penguatan Tim Penggerak Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) sebagai mekanisme lintas sektor untuk mewujudkan layanan berbasis komunitas.
Dalam kesempatan itu, PJS menayangkan video dokumentasi yang diambil dari kanal PJS Media di YouTube, memperlihatkan kondisi nyata di dalam panti: orang-orang duduk di lantai tanpa alas, ruang-ruang tertutup tanpa ventilasi, dan wajah-wajah kosong yang telah lama kehilangan kebebasan. Tayangan ini menghadirkan bukti visual tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di balik tembok institusi yang disebut “rehabilitasi.” PJS menegaskan bahwa pengurungan semacam itu bukan bentuk perawatan, melainkan pelanggaran hak asasi manusia yang meniadakan prinsip kemanusiaan dan pemulihan.
PJS menyampaikan sejumlah usulan konkret kepada pemerintah, antara lain:
- Menyertakan bab khusus tentang partisipasi masyarakat dan perlindungan sosial adaptif bagi penyintas panti dalam kebijakan TPKJM.
- Membangun sistem dukungan berbasis masyarakat (community-based support) yang memungkinkan penyandang disabilitas psikososial hidup mandiri dan diterima di masyarakat.
- Meningkatkan koordinasi lintas sektor, melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Bappenas, dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan kebijakan inklusif dapat dijalankan secara efektif.
PJS menekankan bahwa tanpa dukungan sosial yang memadai — seperti akses perumahan, jaminan sosial, pekerjaan, dan layanan kesehatan berbasis komunitas — penyintas panti akan terus menghadapi risiko kembali dikurung. “TPKJM tidak akan berjalan efektif tanpa perlindungan sosial yang kuat,” tegas perwakilan PJS dalam audiensi tersebut.
Menanggapi paparan ini, Ibu Linda dari Kemenko PMK menyatakan bahwa isu pengurungan di panti adalah persoalan serius yang harus mendapat perhatian nasional. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengintegrasikan isu ini dalam kebijakan lintas kementerian, mengingat masalah tersebut mencakup aspek kesehatan, sosial, dan hak asasi manusia. Menurutnya, diperlukan rumah aman (safe house) sebagai tempat transisi bagi penyintas panti sebelum kembali ke masyarakat, serta edukasi publik berkelanjutan untuk menghapus stigma terhadap penyandang disabilitas psikososial.
Lebih lanjut, Kemenko PMK juga menyoroti pentingnya pengawasan dan evaluasi independen terhadap panti-panti rehabilitasi agar dapat bertransformasi menjadi lembaga yang manusiawi — terbuka, partisipatif, dan menghormati pilihan individu. “Kita tidak boleh lagi menutup mata. Mereka yang hidup di balik tembok panti juga bagian dari bangsa ini,” ujar Ibu Linda dalam pernyataannya.
Momentum Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2025 menjadi pengingat bahwa kesehatan jiwa bukan hanya urusan medis, tetapi juga urusan kemanusiaan dan keadilan sosial. Selama masih ada orang yang dikurung di panti atas nama perawatan, maka bangsa ini belum sepenuhnya menghargai nilai kemanusiaan yang seutuhnya.
Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) menyerukan agar pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk:
- Menghapus praktik pengurungan dan institusionalisasi penyandang disabilitas psikososial.
- Mengembangkan sistem layanan berbasis komunitas yang menghormati pilihan dan martabat individu.
- Menjamin perlindungan sosial yang adil dan berkelanjutan bagi para penyintas panti.
Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun ini mengingatkan kita bahwa pemulihan sejati tidak bisa terjadi di balik jeruji, melainkan di tengah masyarakat yang inklusif dan penuh empati. Mari bersama-sama memastikan tidak ada satu pun jiwa yang dilupakan, tidak ada satu pun manusia yang dikurung karena perbedaan cara berpikir, merasa, atau bertindak.
Jangan lupakan mereka yang masih terkurung. Buka gerbang panti, buka hati, dan pulihkan kemanusiaan kita bersama.
Audiensi PJS ke Kemenko PMK: Dorong Perlindungan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Mental
Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) melakukan audiensi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pada 8 Oktober 2025 untuk membahas penggerakan kesehatan jiwa masyarakat dan perlindungan hak penyandang disabilitas mental. Pertemuan dipimpin oleh Ibu Linda, Asisten Deputi Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dan berlangsung dari pukul 09.00 hingga 11.00 WIB.
Dalam pertemuan ini, PJS menyoroti masih maraknya praktik pemasungan dan pengurungan di panti-panti rehabilitasi yang membatasi kebebasan penyandang disabilitas mental, dengan data mencatat sekitar 13.500 orang, setengahnya adalah perempuan. Sebagai bagian dari audiensi, PJS memutar video dokumentasi dari kanal YouTube PJS Media yang menampilkan kondisi nyata di dalam panti. Tayangan ini memperlihatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar dan martabat manusia, sekaligus menjadi bukti bahwa masih banyak lembaga rehabilitasi yang belum memenuhi standar kemanusiaan.
PJS juga mengusulkan agar kebijakan Tim Penggerak Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) mencakup bab tentang partisipasi masyarakat dan skema perlindungan sosial adaptif bagi penyintas panti, mengingat banyak penyintas menghadapi penolakan sosial dan kesulitan ekonomi setelah keluar dari panti.
Menanggapi hal tersebut, Ibu Linda menekankan pentingnya pembentukan rumah aman (safe house) bagi penyintas sebelum mereka kembali ke masyarakat, serta perlunya edukasi publik dan pengawasan independen terhadap panti-panti agar dapat menjadi tempat yang lebih manusiawi.
PJS berharap agar Peraturan Menko PMK tentang TPKJM dapat memperkuat koordinasi lintas sektor antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Bappenas, dan masyarakat sipil, sehingga TPKJM dapat menjadi ujung tombak perubahan bagi penyandang disabilitas mental menuju kehidupan yang merdeka, bermartabat, dan inklusif.
Indonesia Climate Justice Summit (ICJS) 2025
ICJS 2025 menegaskan: tidak ada keadilan iklim tanpa keadilan disabilitas. Dalam side event “Disability Rights = Climate Justice—Tanpa Inklusi, Tak Ada Keadilan Iklim” yang dihadiri 45 peserta, testimoni lapangan—dari gelombang laut yang kian besar hingga eksklusi disabilitas dari program bantuan—bertemu inisiatif pengorganisasian seperti KODISYA (Korum Disabilitas Angin).
Cerita-cerita ini menunjukkan bagaimana perubahan iklim menggerus penghidupan, akses informasi, dan keselamatan, sekaligus memantik kesadaran kolektif untuk membangun pendidikan komunitas, memperluas jaringan, dan menuntut pelibatan bermakna.
Dalam workshop “Perlindungan Sosial—Penyandang Disabilitas” yang dipandu PJS, para narasumber menegaskan perlindungan sosial adalah kewajiban negara dan harus ganda: jaminan sosial dasar yang mencegah kemiskinan kronis serta skema adaptif untuk risiko iklim (bencana, gagal panen, kehilangan kerja). Isu ekstra biaya disabilitas, sulitnya akses BPJS bagi pekerja non-standar, K3 yang tak melindungi, hingga data yang tak terpilah, dipetakan sebagai penghambat utama.
Diskusi kelompok merumuskan solusi: data pilah disabilitas, SOP evakuasi inklusif dan latihan mandiri, asuransi iklim berbasis komunitas dengan skema tunai, perumahan pascabencana yang aksesibel, akses energi terjangkau untuk alat bantu, layanan publik tanpa jalur rujukan berbelit, serta partisipasi bermakna OPD dalam setiap tahap mitigasi–adaptasi–resiliensi.
Pleno tematik mengikat agenda lintas isu: transisi energi berbasis komunitas dan berkeadilan gender, perlindungan ekosistem darat–pesisir, kota inklusif dan tahan iklim, kedaulatan pangan dari darat hingga laut, ekonomi rendah emisi yang adil, penguatan ruang demokrasi, dan strategi dari akar rumput hingga litigasi.
Pada dialog dengan DPD/DPR, delapan subjek terdampak—miskin kota, nelayan, petani, perempuan, disabilitas, buruh, orang muda, dan masyarakat adat—menyerahkan tuntutan spesifik; DPD menyatakan komitmen mendorong RUU Keadilan Iklim ke Prolegnas dengan tujuan adaptasi–mitigasi yang berkeadilan. Kesepakatannya jelas: negara wajib merelokasi anggaran secara spesifik untuk inklusi disabilitas, menulisnya eksplisit dalam RUU, RAN, NDC, dan laporan UNFCCC, serta memastikan perwakilan disabilitas hadir hingga COP30.
Pada hari terakhir ICJS 2025, peserta dari delapan subjek terdampak—miskin kota, nelayan, petani, perempuan, penyandang disabilitas, buruh, orang muda, dan masyarakat adat—menggelar aksi jalanan yang berujung di Patung Kuda, Silang Monas. Aksi dipenuhi orasi, testimoni lapangan, dan pembacaan tuntutan yang merangkum hasil dua hari pertemuan: dari perlindungan sosial adaptif–inklusif hingga jaminan partisipasi bermakna dalam setiap kebijakan iklim. Suaranya satu: keadilan iklim harus nyata, inklusif, dan tidak meninggalkan siapa pun.
Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI
Pada 29 September 2025, Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas yang di dalamnya termasuk Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi III DPR RI. Forum ini membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Bersama Lokataru Foundation, Aliansi Advokat Pemerhati Keadilan, serta pakar seperti psikiater dr. Irmansyah Sp.KJ dan Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, Koalisi menyampaikan catatan kritis terkait pasal-pasal yang berpotensi diskriminatif.
Isu krusial yang menjadi sorotan adalah Pasal 208 RKUHAP, yang menyamakan penyandang disabilitas mental maupun intelektual dengan anak di bawah 15 tahun. Pasal ini mengatur bahwa kesaksian mereka hanya dapat diberikan tanpa sumpah. Akibatnya, kesaksian penyandang disabilitas dipandang lemah, tidak sah sebagai alat bukti utama, dan sangat berisiko diabaikan dalam proses peradilan. Hal ini dinilai berbahaya, terutama pada kasus kekerasan seksual yang sering hanya melibatkan korban dan pelaku. Jika kesaksian korban disabilitas mental hanya dianggap keterangan tambahan, maka keadilan bagi korban akan sulit dicapai.
Koalisi menilai pasal tersebut diskriminatif, tidak ilmiah, dan bertentangan dengan berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional. UUD 1945 (Pasal 28D, 28H, 28I), UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, PP Nomor 39 Tahun 2020, hingga Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Menyamakan seluruh penyandang disabilitas mental dengan individu yang tidak mampu memberi keterangan merupakan pandangan usang dari KUHAP 1981 (Pasal 171) yang seharusnya tidak lagi dipertahankan dalam sistem hukum modern.
Sebagai solusi, Koalisi merekomendasikan penghapusan frasa diskriminatif “sakit ingatan/sakit jiwa” dari RKUHAP, penegasan bahwa semua orang berhak memberikan kesaksian di bawah sumpah, serta penilaian kapasitas yang berbasis fungsi oleh ahli independen, bukan asumsi aparat. Negara juga wajib menyediakan akomodasi yang layak, seperti pendamping disabilitas, bahasa sederhana, komunikasi augmentatif, serta fleksibilitas waktu. Lebih jauh, prinsip supported decision-making perlu diterapkan agar penyandang disabilitas tetap diakui sebagai subjek hukum penuh yang setara.
Melalui RDPU ini, Koalisi Nasional Disabilitas menegaskan bahwa revisi KUHAP harus benar-benar menjadi momentum memperkuat akses keadilan yang inklusif, setara, dan menghormati martabat semua warga negara, tanpa kecuali.
IMHA`S Work On Climate and Environmental Initiatives
1. The webinar titled "Climate Change Movement in Indonesia: Have Persons with Disabilities Been Fully Involved?"
The webinar was held on May 22, 2023, from 13:12 WIB to 16:09 WIB, with 97 participants in attendance.
The speakers included:
• Agus Rusly, S.Pi, M.Si : Secretary of the Directorate General of Climate Change Control (Ministry of Environment and Forestry)
• Nia Endah Kurniawati : Environmental Fund Management Agency (Ministry of Finance)
• Kadarsah, M.Si. : Coordinator of Climate Change Analysis Division, Climate Change Information Center, Deputy for Climatology (Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency)
• Abdul Ghofar : Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
• Maria Yasinda Dahu Atok : Person with Disabilities, Climate Change Survivor from NTT (Malaka Disability Association)
The objectives of the webinar are as follows:
1. To provide basic information to persons with disabilities about climate change and its impact on their lives.
2. To enhance the understanding of the necessity for organizations and communities of persons with disabilities in Indonesia to engage in the climate change movement.
The conclusions and follow-up action plans from the webinar are as follows:
• The Ministry of Environment and Forestry (KLHK) is open to further communication as per the negotiation sessions they will attend. KLHK will work towards simplifying terminology so that climate change issues can be more easily understood by persons with disabilities and the general public.
• Climate change is real, and its impacts affect every sector. The focus should be on how we can adapt and mitigate to minimize these impacts. It is essential to involve all sectors of society, including persons with disabilities. Given that they are among the most vulnerable to climate change, the government must listen and incorporate disability-related information into climate change mitigation policies (ensuring participation in both adaptation and mitigation efforts).
• WALHI (The Indonesian Forum for the Environment) admitted feeling criticized, acknowledging that their organization has been too focused on environmental issues without involving other networks. WALHI learned from this forum and will work towards building cross-issue networks by involving diverse stakeholders to enrich perspectives. WALHI will also hold discussions and collaborate with the Indonesian Mental Health Association (Perhimpunan Jiwa Sehat) to deepen their understanding of climate change with other organizations.
• It is crucial to ensure that persons with disabilities become active agents or assets in climate change mitigation efforts. Efforts should focus on eliminating the stigma that labels them as a vulnerable group.
• The "Gender Equality and Social Inclusion" (GESI) approach must be applied. Climate change should be addressed as a differentiated issue, with disaggregated data. We need to examine how climate change increases difficulties in accessing basic services for persons with disabilities. Collaboration is key to addressing climate change together.
• Our meeting today is not sufficient—many terms remain unfamiliar, and the slides moved too quickly. There will need to be further discussions on detailed topics, and a series of similar meetings should be held in the future.
• Moving forward, Disabled Persons' Organizations (DPOs) can collaborate with environmental organizations and the government to prevent climate change.
2. The Focus Group Discussion (FGD) on Inclusive Climate Change Action: Full and Meaningful Participation of Persons with Disabilities
The Focus Group Discussion (FGD) on Inclusive Climate Change Action: Full and Meaningful Participation of Persons with Disabilities was held on August 18, 2023, and was attended by 52 participants. The speakers included Charlie (Greenpeace Indonesia), Siti Maemunah (Environmental Activist, Independent Researcher), and Abdul Ghofar (WALHI).
Objectives :
1. Enhancing Understanding : To deepen the understanding of climate change and its impacts among participants, particularly concerning how these issues specifically affect persons with disabilities.
2. Facilitating Participation : To foster full and meaningful participation of disability organizations from across Indonesia in climate change action discussions and strategies.
3. Identifying Needs : To identify the specific needs and requirements of persons with disabilities regarding access to information, resources, and services related to climate change and disaster preparedness.
4. Addressing Vulnerabilities : To address the vulnerabilities faced by persons with disabilities during extreme weather events and climate-related disasters.
5. Promoting Collaboration : To promote collaboration among disability organizations, environmental activists, and government entities to ensure that climate change policies are inclusive and equitable.
6. Raising Awareness : To raise awareness about the intersection of climate change and disability rights, advocating for the inclusion of persons with disabilities in climate change adaptation and mitigation strategies.
7. Formulating Recommendations : To formulate actionable recommendations for the government and relevant stakeholders to improve disaster response and environmental policies that include persons with disabilities.
The key questions of the FGD were:
• What do you know about climate change and its impacts?
• Are there any impacts of climate change that you have experienced? If so, what are they?
• In your opinion, what are the needs and efforts that should be pursued moving forward?
3. The Plan to develope of an Advocacy Module for Persons with Disabilities on Climate Change Issues was initiated through a discussion
The Plan to developed of an Advocacy Module for Persons with Disabilities on Climate Change Issues was initiated through a discussion held at the IMHA office on September 1, 2023. The discussions took place on September 11, 2023, in a hybrid format, involving a Zoom meeting and an in-person session at Hotel Erian (Jl. K.H. Wahid Hasyim No.45, Gondangdia, Menteng, Central Jakarta, Special Capital Region of Jakarta 10350).
Participants in this activity included:
1. Destara Sati from Indonesian Mental Health Association (IMHA)
2. Abdul Ghofar from Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
3. Puspa Dewy from Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
4. Difa Shafira from Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
5. Fatum Ade from Indonesian Mental Health Association (IMHA)
6. Siti Maemunah (Environmental Activist/Independent Researcher)
The discussion resulted in a draft climate change module that will be further discussed with cross-disability disability organizations. The Draft of Climate Change Module document can be accessed via the following link:https://drive.google.com/file/d/1yfnUsDNkpF6pX_fmGlPxVEYm7HWFNXGX/view?usp=sharing
4. The Training of Trainers (ToT) on “Inclusive Climate Change Action: Full and Meaningful Involvement of Persons with Disabilities”
The Training of Trainers (ToT) on “Inclusive Climate Change Action: Full and Meaningful Involvement of Persons with Disabilities” was conducted over two days, on November 14-15, 2023, at Hotel Erian, Jakarta. The training was facilitated by Fatum Ade (Head of Advocacy, IMHA) and Siti Maemunah (Environmental Activist and Independent Researcher). The ToT was attended by 25 participants representing five types of disabilities: psychosocial disabilities, visual disabilities, hearing disabilities, physical disabilities, and deafblindness. The participants came from various regions and represented a diverse range of disability organizations.
This activity is designed to create a space for persons with disabilities to discuss climate change as an equal subject, articulate the impacts of the climate crisis on individuals with various types of disabilities, and explore how persons with disabilities can map their own vulnerabilities when facing climate crises.
5. The Convening of the Disability Movement and Environmental Movement in Indonesia, themed "Inclusive Climate Action: Full and Meaningful Involvement of Persons with Disabilities"
The Convening of the Disability Movement and Environmental Movement in Indonesia, themed "Inclusive Climate Action: Full and Meaningful Involvement of Persons with Disabilities," was held on November 16, 2023, at HeArt Space, Jakarta. This event was facilitated by Fatum Ade (Head of Advocacy, PJS) and Siti Maemunah (Environmental Activist and Independent Researcher). This activity is designed to create a space for persons with disabilities to discuss climate change as an equal subject, articulate the impacts of the climate crisis on individuals with various types of disabilities, and explore how persons with disabilities can map their own vulnerabilities when facing climate crises.
The convening was attended by participants from diverse backgrounds, including:
- Participants from the ToT, representing various disability organizations across Indonesia;
- Representatives from national-level disability organizations such as GERKATIN and PETKI;
- Environmental movements like WALHI, ICEL, Trend Asia, Ecosoc Rights, Forest Watch Indonesia, Pantau Gambut, and environmental media outlet Mongabay Indonesia;
- Representatives from various cross-social movement CSOs such as PSHK, HRWG, LP3ES, Solidaritas Perempuan, Gusdurian, and student movement organizations; and
- Government institution representatives including KND, KSP, Ombudsman, Komnasham, and LPSK.
The convening featured discussions from three key speakers: 1) Torry Kuswardono from Yayasan Pikul, who leads the civil society alliance advocating for the Climate Justice Law in Indonesia; 2) Rhino Ariefiansyah, a psychosocial disability survivor and academic from the Anthropology Department of FISIP UI; and 3) Yeni Rosa Damayanti, Chairperson of the Indonesian Mental Health Association (IMHA).
6. Climate Justice Bill Alliance
Amel Indonesian Mental Health Association (IMHA) has joined the Climate Justice Bill Alliance, participating in the Workshop on Strengthening Substantive Content and Preparing the Draft of the Academic Manuscript for the Climate Justice Bill.
Key objectives of the Alliance include:
1. Advocating for Inclusive Policies : The Alliance seeks to influence policies that integrate the perspectives and needs of disadvantaged groups, ensuring their voices are heard in climate discussions and decision-making processes.
2. Promoting Accountability : It aims to hold governments and corporations accountable for their contributions to climate change and their responsibilities toward vulnerable populations.
3. Educating and Mobilizing Communities: The Alliance engages in outreach and education efforts to raise awareness about climate justice issues, empowering communities to advocate for their rights and influence policy changes.
4. Collaboration and Networking : By forming coalitions and partnerships, the Alliance strengthens collective efforts toward climate justice, enhancing the impact of grassroots movements and advocacy campaigns.
1. Climate Justice Mobilization and Organization Working Group Meeting
On September 14, 2023, IMHA participated in the Climate Justice Mobilization and Organization Working Group Meeting, attended by 9 representatives from various organizations.
The purpose of this meeting is to broaden support for the climate justice movement, particularly through policy systems that address climate justice rather than solely focusing on control or management.
2. The Workshop Meeting on Aligning Perspectives and Deepening Knowledge on Climate Justice
The Workshop Meeting on Aligning Perspectives and Deepening Knowledge on Climate Justice was held on Saturday and Sunday, October 21-22, 2023, at Pomelotel Hotel, South Jakarta. The event was attended by 18 representatives from various cross-organizational groups.
3. The discussion titled "Pushing for a Climate Justice Bill that Supports Persons with Disabilities"
The discussion titled "Pushing for a Climate Justice Bill that Supports Persons with Disabilities"was held on April 4, 2024, with 88 participants from disability organizations, environmental organizations, academics, and other sectors. The session was moderated by Puspa Dewy (a women’s and environmental activist who has worked with Solidaritas Perempuan and WALHI), and featured several speakers:
1. Yeni Rosa Damayanti - Chairperson of Indonesian Mental Health Association (IMHA)
2. Torry Kuswardono – PIKUL
3. Syaharani – Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
4. Fajri Nursyamsi – Center for Indonesian Law and Policy Studies (PSHK)
The objectivesin the discussion "Promoting the Climate Justice Bill in Favor of Persons with Disabilities" are as follows:
1. Awareness of Climate Justice Legislation: Persons with disabilities, the organizations representing them, and the broader disability movement in Indonesia understand the importance of advocating for a Climate Justice Law that supports individuals with disabilities.
2. Knowledge of Civil Society Alliance: Participants are informed about and familiarized with the civil society alliance advocating for the Climate Justice Bill in Indonesia.
3. Learning from Disability Movement Experiences: Participants gain information and insights from the experiences of the disability movement in the legislative process aimed at producing policies that accommodate the needs of persons with disabilities.
4. Strategic Steps for Disability Consolidation: Strategic actions are established to consolidate the voices of persons with disabilities, which will be integrated and advocated in the push for the Climate Justice Bill.
Key points of discussion included:
- The intersectionality of climate issues and their impact on persons with disabilities.
- Why persons with disabilities, their representative organizations, and the broader disability movement must engage in the intervention and creation of a Climate Justice Bill in Indonesia.
- How the current climate crisis in Indonesia disproportionately affects vulnerable groups.
- Why Indonesia needs a Climate Justice Bill.
- Introducing the formation process of the Climate Justice Bill Alliance and the importance of the disability movement's involvement in this alliance.
- The progress and process of civil society alliances in formulating the content of the Climate Justice Bill, including how to accommodate the voices of persons with disabilities.
- Strategies for advocating for disability-inclusive legislation.
- Reflective insights from PSHK researchers on the legislative process in Parliament (DPR) and strategies to advocate for a Climate Justice Bill that includes the interests of persons with disabilities.
Link Materi Diskusi :
https://drive.google.com/drive/folders/1Zz2kUG2idoaf0WrFliYLYvCUEes3rizr?usp=sharing
4. The Focus Group Discussion (FGD) titled "Identifying Barriers, Vulnerabilities, and Needs of Persons with Disabilities in the Climate Crisis"
The Focus Group Discussion (FGD) titled "Identifying Barriers, Vulnerabilities, and Needs of Persons with Disabilities in the Climate Crisis" took place on April 25, 2024, with 61 representatives from various disability organizations in attendance. The event, aligning with Earth Day 2024, aimed to ensure that disability rights are embedded in Indonesia’s Climate Change Mitigation Bill.
The FGD gathered 61 participants from across Indonesia, representing various disability groups: 10 Deaf, 10 Blind, 21 Physically disabled, 4 with mental disabilities, and 16 with multiple disabilities. Participants came from Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, and other regions, reflecting a broad geographic representation.
In the opening remarks, Yeni Rosa Damayanti (PJS Chair) emphasized that persons with disabilities are often excluded from climate and disaster policies and must transition from being symbolic participants to active advocates. She called for a collective effort to influence government policies and ensure a sustainable future for all.
Buyung Ridwan Tanjung (Disability Rights Fund – DRF) highlighted global funding and technical support for disability rights advocacy. He stressed the need for intersectionality
This discussion was then divided into several group discussions based on the type of disability. The group discussions were co-facilitated by activists from non-disability organizations which are: WALHI (Indonesian Friend of the Earth), Solidaritas Perempuan (Women Solidarity for Human Rights), ICEL (Indonesian Centre for Environmental Law) and PIKUL.
Key Discussion Points
- Identifying injustices and challenges faced by persons with disabilities in climate crises.
- Understanding their vulnerabilities and how they are disproportionately affected.
- Defining their needs in disaster response and climate adaptation policies.
Outcomes & Next Steps
- Mapping of disability-related challenges in climate crises to inform a policy brief for advocacy.
- Empowering disability communities to actively engage in climate justice discussions and policy-making.
The discussion reinforced the urgent need for inclusive climate policies. Participants committed to strengthening advocacy efforts to ensure that persons with disabilities are recognized as key stakeholders in climate governance and legislation.
The results of the FGD can be accessed at the following link:
https://drive.google.com/file/d/1DLpuGTBP0mRDlhS1sN7JIA_MeOufukrz/view?usp=sharing
5. The public discussion titled "Promoting Disability-Responsive Climate Policies and Actions"
The public discussion titled "Promoting Disability-Responsive Climate Policies and Actions" was held on July 10, 2024, with 54 participants from various disability organizations in attendance.
The discussion explored the vulnerability of persons with disabilities to climate change, the need for inclusive policies, and the importance of community engagement in addressing climate justice.
Speakers included Yeni Rosa, Chair of Indonesian Mental Health Association, Buyung Ridwan Tanjung from DRF/DRAF, and Torry Kuswardono, executive director of PIKUL (an NGO that has extensive experience in Natural Resource Management and Local Community Rights and Sustainable Livelihoods), the Directorate General of KLHK (Ministry of Environment and Forestry) and representatives from Bappenas (Ministry of National Development Planning)
Speakers highlighted how persons with disabilities face barriers in accessing education, employment, and essential services, making them more susceptible to climate-related disasters. They also pointed out that post-disaster reconstruction efforts often lack accessibility standards, emphasizing the need for the "build back better" principle. The concept of Eco-Ableism, introduced by Yeni Rosa (IMHA), stressed the importance of balancing carbon reduction efforts with accessibility in environmental policies.
Torry Kuswardono (PIKUL) led a discussion on climate justice and restorative justice, highlighting the need to address social inequalities in development plans and include marginalized groups in policy adaptation and mitigation projects. Buyung Ridwan Tanjung (DRF/DRAF) emphasized the importance of advocating for disability inclusion in climate policies and updating climate adaptation strategies to reflect the needs of persons with disabilities.
The Directorate General of KLHK (Ministry of Environment and Forestry) and representatives from Bappenas (Ministry of National Development Planning) discussed current climate change adaptation policies and their efforts to integrate disability perspectives into national development plans.
Key commitments from KLHK (Ministry of Environment and Forestry and Bappenas (Ministry of National Development Planning) included:
- Ensuring accessible climate communication for persons with disabilities.
- Integrating disability-inclusive approaches into climate policies.
- Collaborating with the Ministry of Villages to reach disability communities using village funds.
- Strengthening disaster management and recovery support with BNPB.
- Conducting hybrid (online/offline) consultations with disability organizations.
- Developing a National Action Plan on Disability and Climate Change.
- Proposing a Climate Justice Law incorporating disability considerations.
8. The event concluded with a call for stronger collaboration, inclusive policy making, and legislative action to ensure climate justice for all, especially for persons with disabilities.
6. The public discussion titled "Promoting Disability-Responsive Climate Policies and Actions"
7. Developing Media Advocacy
Policy Brief addressing climate change issues that advocate for the interests of people with disabilities in Indonesia (Drafting a policy brief and Presenting the research findings as advocacy tools in the form of infographics and videos)
Ensuring Disability Inclusion in Climate Policy: Policy Brief and Advocacy Tools
Climate change has far-reaching impacts on various communities, including persons with disabilities. To ensure that disability rights and interests are considered in climate policies, a policy brief focused on this issue has been developed. This initiative consists of two key stages: (1) Drafting the policy brief and (2) Presenting research findings through advocacy tools such as infographics and videos.
Objectives of the Initiative
● Provide evidence-based policy recommendations and analysis on the impact of climate change on persons with disabilities in Indonesia.
● Raise awareness among policymakers and stakeholders about the specific challenges persons with disabilities face in responding to climate change.
● Develop accessible advocacy tools, such as infographics and videos, to enhance public engagement and strengthen policy campaigns.
Currently, the Policy Brief titled “Ensuring the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities in Climate Justice Policies and Actions” is in its final stage. The drafting process actively involved persons with disabilities from diverse backgrounds and regions across Indonesia.
The policy brief addresses climate change within the context of disability rights in Indonesia, focusing on:
● The impact of the climate crisis on persons with disabilities, based on firsthand experiences shared in a series of discussions and FGDs.
● An analysis of Indonesia’s climate policies and actions to date.
● The interests of persons with disabilities in various laws, policies, and programs related to climate policy in Indonesia.
Process of Policy Development and Stakeholder Engagement
The Indonesian Mental Health Association (IMHA) conducted a series of discussions, FGDs, and consultation meetings via Zoom webinars to:
● Assess the understanding of persons with disabilities regarding climate change.
● Gather insights on barriers, vulnerabilities, and needs of persons with disabilities in the context of climate change.
● Obtain feedback on the draft policy brief prepared by IMHA.
In addition to the participation of persons with disabilities, IMHA actively engaged environmental organizations and activists in these discussions. Among the environmental organizations involved were:
● Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) / Indonesian Forum for Environment
● Yayasan Penguatan Lingkar Belajar Komunitas Lokal (PIKUL) : An NGO focused on Natural Resource Management, Local Community Rights, Sustainable Livelihoods, and Disaster Risk Reduction.
● Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
These organizations also played a role in analyzing climate policies and actions to assess their alignment with disability inclusion.
Desk Review on Climate Policies in Indonesia
Beyond discussions and consultations, IMHA conducted a desk review of Indonesia’s climate policies. The objective was to identify discriminatory policies and actions that fail to accommodate persons with disabilities. This analysis served to strengthen the policy brief by highlighting gaps and advocating for more inclusive climate policies.
Policy Recommendations and Advocacy Tools
The policy brief includes key conclusions and recommendations for disability-inclusive climate policies, specifically directed at The Ministry of Environment and Forestry (KLHK), The National Development Planning Agency (BAPPENAS) and the House of Representatives (DPR RI) Commission IV
Additionally, IMHA is in the final stages of producing a videographic presentation on Climate Change and Disability, as well as a visualized version of the Policy Brief. Using videographics as an advocacy tool aims to make the material more accessible and engaging for policymakers, legislators, persons with disabilities, and environmental organizations.
By presenting the policy conclusions and recommendations in a compelling format, IMHA hopes to effectively communicate the urgent need for disability-inclusive climate policies to all relevant stakeholders.
Policy Brief Document and Infographic Video Link:
https://drive.google.com/drive/folders/10cRMheAiiYziESClXuz5pmhI6SztUGic?usp=sharing
8. Advocacy to fully and meaningfully involve persons with disabilities and accommodate the needs of persons with disabilities in the Drafting and Climate Change Amendment Bill.
Desk Review: Identifying Gaps in Indonesia’s Climate Policies on Disability Inclusion
The desk review was conducted as part of the policy brief development process, aiming to analyze Indonesia’s existing laws, policies, and climate programs/actions and assess the position of persons with disabilities within them. This process also sought to identify existing gaps in the country's climate policies.
Through this review, IMHA found that none of Indonesia’s climate policies or actions currently recognize persons with disabilities as an affected population. This stands in stark contrast to gender-related issues, which have been significantly integrated into climate policies and programs. For instance, the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) has implemented a National Action Plan on Gender and Climate Change. However, no equivalent initiative exists for persons with disabilities, despite research by the United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) in 2023, which found that persons with disabilities are four times more likely to be victims of climate disasters.
IMHA also identified similar policy gaps within Indonesia’s international commitments, specifically in the Nationally Determined Contribution (NDC) document. There is no mention of Indonesia’s commitment to including persons with disabilities in its climate actions, highlighting a major oversight in national climate strategies.
The findings from this desk review have been incorporated into the policy brief to strengthen recommendations for policymakers and relevant stakeholders. These insights underscore the urgent need for disability-inclusive climate policies and serve as a foundation for advocating for systemic change in Indonesia’s climate governance.
Involvement of Perhimpunan Jiwa Sehat ( Indonesia Mental Health Association) in the People’s Alliance for the Climate Justice Bill (ARUKI) and Climate Forums in Indonesia
Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) is an active participant in the People’s Alliance for the Climate Justice Bill (ARUKI) and various climate activism forums in Indonesia. As part of this alliance, PJS advocates for a more inclusive climate justice movement, particularly for persons with disabilities. Through strategic meetings and discussions, PJS has provided crucial insights on accessibility needs, inclusive adaptation policies, and social protection measures for vulnerable groups impacted by climate change.
PJS’s role in ARUKI extends beyond incorporating disability perspectives into climate policies. The organization also actively contributes to broader advocacy strategies, ensuring that climate justice efforts prioritize marginalized communities. During the Climate Justice Summit on January 23, 2025, PJS participated in discussions on the momentum for the Climate Justice Bill advocacy, the drafting of its Academic Paper, and its inclusion in the National Legislation Program (Prolegnas). PJS emphasized that climate policies should not only focus on mitigation and adaptation but must also ensure justice for all communities, including those with physical and psychosocial disabilities.
To strengthen the intersection between climate justice and social justice, PJS and ARUKI are actively pushing for broader mobilization, greater public engagement, and a more inclusive campaign for the Climate Justice Bill. These efforts also serve as preparations for COP 30, where ARUKI aims to bring Indonesia’s climate justice perspectives to the global agenda. PJS plays a critical role in advocating for alternative documentation and narratives, challenging dominant climate solutions that often disregard the needs of vulnerable communities.