Pada 24 Juli 2018, Departemen Pembangunan Internasional Inggris (DFID), bersama dengan Aliansi Disabilitas Internasional (IDA) dan Pemerintah Kenya menyelenggarakan Global Disability Summit (GDS) pertama di London. GDS ini sebagai ajang sharing best practice dari berbagai negara dalam penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Selain itu, forum ini juga untuk memupuk perhatian dan komitmen pemerintah, organisasi masyarakat, development agencies dan organisasi bisnis untuk terlibat dan fokus pada tantangan dan peluang pembangunan terhadap 1 miliar penyandang disabilitas di dunia, yang kemudian menjadi suatu komitmen internasional dan nasional.

Namun sayangnya dalam pertemuan tahun 2018 Pemerintah Indonesia tidak hadir sehingga tidak bisa ikut dalam pembuatan komitmen. GDS berikutnya akan berlangsung pada tahun 2022. Menjelang GDS yang akan dilaksanakan pada tahun ini, IDA melibatkanberbagaiorganisasi penyandang disabilitas di tingkat nasional untuk mengevaluasi kemajuan komitmennegara, melalui kegiatan diskusidan pelatihandalam penyusunan strategi untuk GDS itu sendiri

Demi mewujudkan hal ini, atas dukungan IDA dan TCI Asia Pasifik, PJS dan HWDI telah mengadakan lokakarya pada 19 s.d 22 Maret 2021yang melibatkan kementerian/lembaga negara dan aktivis penyandang disabilitas di Indonesia. Dalam lokakarya itu dihasilkan berbagai rekomendasi yang akan disampaikan pada GDS tahun 2022. Rekomendasi itu mengerucut pada tiga isu, yaitu: pendidikan, vaksinasi, serta perempuan dan anak dengan disabilitas. 

Menyinggung pelaksanaan GDS tahun 2022, perwakilam pemerintah yang dihadiri dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, dan Kementerian Luar Negeri menyambut baik GDS yang akan dilaksanakan, karena hal ini penting untuk membuatpenyandangdisabilitas menjadi isu bersama yang bisa diselesaikan secara global.

Komitmen itu perlu direalisasikan dengan kehadiran Pemerintah Indonesia sebagai langkah awal mendorong komitmen negara sebagai aktor utama pemenuhan hak. Ketika pemerintah hadir dan memaparkan tanggung jawab dan capaiannya itu akan menjadi penilaian akuntabilitas pemerintah.Hal ini tentu akan sejalan dengan target SDGs, memastikan komitmen pemerintah untuk saling bersinergi dan mendukung implementasi kebijakan bersama, agar nantinya tidak ada yang tertinggal. Semua itu dapat diwujudkan dengan kerjasama, saling menguatkan dan saling membantu.