Jumlah individu penyandang disabilitas di Indonesia cukup signifikan yakni sebesar 22.22 juta jiwa atau 8,5 persen dari total populasi. Di antara besarnya jumlah tersebut, terdapat penyandang disabilitas sedang dan berat yang mengalami hambatan untuk dapat berpartisipasi secara inklusif di masyarakat.

Data menunjukan bahwa penyandang disabilitas di Indonesia jauh tertinggal jika dibandingkan dengan penduduk nondisabiltas dalam mengakses berbagai layanan dasar. Tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam pendidikan maupun pekerjaan misalnya, sangat timpang jika dibandingkan dengan penduduk nondisabilitas. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya pandmei Covid-19.

Jika ditelusuri lebih jauh, penyebab rendahnya angka partisipasi penyandang disabilitas di berbagai sektor kehidupan adalah kurangnya dukungan pemerintah untuk mendukung penyandang disabilitas agar dapat hidup secara mandiri dan berpartisipasi di tengah masyarakat secara bermakna.

Sayangnya, jumlah dan cakupan penerima manfaat program perlindungan sosial yang ditujukan kepada penyandang disabilitas masih terbatas. Program perlindungan sosial lainnya yang lebih banyak ditargetkan kepada rumah tangga miskin juga tidak dapat diakses oelh rumah tangga dengan anggota keluarga yang memiliki disabilitas, sebab penentuan garis kemiskinan didasarkan pada rendahnya tingkat konsumsi rumah tangga.

Rumah tangga dengan anggota keluarga yang memiliki disabilitas umumnya memiliki pengeluaran/belanja tambahan (extra cost) demi memenuhi kebutuhannya, yang mana hal ini tidak terjadi pada rumah tangga nondisabilitas. Akibatnya, rumah tangga yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas seringkali tidak terdata sebagai rumah tangga miskin, sehingga berimplikasi pada tidak mendapatkan berbagai program perlindungan sosial.

Dengan kondisi demikian, kertas kebijakan ini disusun untuk memberikan informasi atau data sebagai dasar bahwa pemerintah perlu mendesain ulang program perlindungan sosial yang komprehensif untuk penyandang disabilitas. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi ini adalah menyesuaikan program-program yang sudah ada supaya lebih inklusif, serta mulai menyusun skema manfaat yang ditujukan khusus bagi penyandang disabilitas seperti konsesi, transfer tunai, layanan langsung, serta program-program pendukung lainnya dengan tetap memperhatikan semua ragam disabilitas dan gender.

Kertas kebijakan ini disusun oleh Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) yang dalam proses pembuatannya didasarkan pada konsultasi aktif dengan 40 organisasi penyandang disabilitas yang merepresentasikan semua ragam disabilitas dari seluruh  Indonesia. Kertas kebijakan ini dapat terwujud berkat dukungan dari Disability Rights Fund (DRF), CBM dan dukungan asistensi aktif dari mahkota.

 

Untuk file kertas kebijakan tersebut dapat diunduh pada link dibawah ini :
File_Kertas kebijakan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas : Mengatasi ketimpangan mewujudkan kemandirian