Siaran Pers Somasi unntuk Deddy dan Mongol

 

 

 

Rabu (30-06), Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) dan berbagai organisasi masyarakat sipil menghelat sebuah konferensi pers melalui kanal Zoom Meeting dan siaran langsung di Youtube terkait upaya somasinya terhadap Deddy Corbuzier dan Mongol. Hal ini berkaitan dengan konten dalam podcast berjudul “ORANG GILA BEBAS COVID” di kanal Youtube Deddy Corbuzier yang diunggah pada 24 Juni 2021 lalu. Video tersebut mendatangkan Mongol sebagai bintang tamunya. Somasi dilayangkan karena konten semacam ini telah memberikan informasi yang sesat dan menghina penyandang disabilitas mental dan orang dengan gangguan kesehatan mental. 

 

Dalam konferensi pers, hadir para pembicara di antaranya J. Anam, seorang penyintas skizofrenia dan aktivis PJS dari Jawa Timur, Ratna Dewi, seorang penyintas bipolar dan aktivis PJS, serta  Reggie Pranoto selaku pendiri Komunitas Borderline Personality Disorder (KBPD) Indonesia. Ketiganya pernah dirawat di rumah sakit jiwa dan termasuk salah satu pihak yang  menginisiasi pembuatan serta penjaringan dukungan untuk somasi ini.

 

Penting untuk diketahui bahwa selama pandemi Covid-19 ini banyak media telah memberitakan tingginya angka penyandang disabilitas mental yang terpapar virus Covid-19. Dengan demikian, pernyataan Deddy Corbuzier dan Mongol, apalagi digunakan sebagai bahan mengolok-olok, sangat tidak pantas. Hal ini juga menunjukkan suatu kemunduran sebab dalam judul dan konten itu masih menggunakan sebutan “orang gila”, ketika istilah orang dengan gangguan kesehatan jiwa (ODGJ) dan penyandang disabilitas mental (PDM) sudah lama digunakan setidaknya dalam lebih dari satu dekade ini. Sungguh perbuatan yang disayangkan oleh banyak pihak, terutama berbagai organisasi masyarakat sipil yang turut menandatangani somasi ini, karena telah merendahkan martabat ODGJ/PDM. Konten yang dianggap sebagai hiburan dan komedi ini sama sekali tidak lucu, tidak menghibur, tidak mengedukasi, dan justru melakukan pembodohan publik, menghina dan melecehkan ODGJ/PDM, serta berpotensi menyebarluaskan dan melanggengkan stigma. Oleh sebab itu, somasi ini dilakukan sebagai upaya untuk mengubah dan menghentikan stigma, sebab ia bisa sangat berpotensi sebagai awal dari perlakuan buruk dan diskriminatif yang selanjutnya kepada  ODGJ/PDM.

 

Reggie Pranoto mengutarakan kekecewaannya terhadap podcast Deddy Corbuzier itu. Ketika mendengarkan video tersebut, Reggie merasa bahwa tindakan semacam ini tidak bisa dibiarkan karena dapat berpotensi dianggap “wajar” bagi masyarakat umumnya. Ia lalu merujuk berbagai konten yang juga dibuat oleh pesohor lainnya berpura-pura menjadi ODGJ, menggunakan pakaian compang-camping, dan sebagainya. Menurutnya konten semacam itu tidak lucu sama sekali. “Kita perlu menunjukkan diri bahwa kita marah, kecewa, sakit hati, dan sebagainya supaya tidak ada kejadian seperti ini lagi. Mereka telah memanfaatkan kondisi yang dialami para PDM demi keuntungan pribadinya. Sementara, kita yang melaluinya tidak mudah, kepercayaan diri bisa turun, berpotensi mengganggu pengobatan, dan bahkan menjadi awal dari perlakuan buruk dan diskriminatif selanjutnya kepada ODGJ/PDM,” jelas Reggie.

 

Dampak yang serius dari stigma seperti yang dilakukan oleh Deddy dan Mongol   dikonfirmasi oleh Ratna Dewi. Ia menyebutkan bahwa ketika ia mengalami relapse (kambuh) di tahun 2012, ia di-PHK oleh perusahaan tempatnya bekerja. Pemecatan itu dilakukan karena memiliki masalah kejiwaan. “Padahal, ada teman saya yang punya penyakit kronis (dalam artian sama-sama sakit) sehingga harus sering melakukan cuti untuk cuci darah, tetapi dia bisa tetap di sana dan saya dipecat. Kita sebagai penyandang bipolar sebenarnya bisa bekerja seperti yang lainnya, selama itu mendapat dukungan yang cukup dan layak. Sekarang saya sulit mendapatkan pekerjaan,” kata Dewi. Ia turut menjelaskan bahwa penyandang disabilitas mental memiliki kebutuhan yang sama dengan yang lainnya, yakni seperti pendidikan, pekerjaan, pengobatan yang layak, perumahan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, stigma yang terus-menerus dilakukan kepada ODGJ/PDM berdampak pada berbagai macam diskriminasi,  termasuk hilangnya akses.

 

Pernyataan Deddy dan Mongol dalam podcast tersebut juga dinilai J. Anam sebagai contoh informasi yang sesat dan termasuk pembodohan publik. Ia mengatakan bahwa sebutan “gila” yang digunakan Deddy dan Mongol dan cemoohan yang diutarakan menggambarkan betapa sempit pengetahuan mereka mengenai kondisi yang dihadapi penyandang disabilitas. “Sebagai seorang PDM yang juga pernah dirawat di rumah sakit, kondisi yang disampaikan mereka itu sama sekali tidak benar. Mereka yang didiagnosa skizofrenia sekalipun tidak mengalami halusinasi dan/atau delusi sepanjang waktu. Banyak dari pasien yang dirawat di rumah sakit jiwa itu bisa berkomunikasi dan beraktivitas seperti biasa. Jadi, keliru kalau mereka bilang ODGJ/PDM tidak bisa kena virus Covid-19, mereka justru bisa lebih rentan. Ini jelas tidak sesuai dengan realita,” jelas Anam.

Maulani Rotinsulu selaku ketua dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia turut mengutarakan pendapatnya sebagai perwakilan gerakan lintas disabilitas. Menurutnya, organisasi penyandang disabilitas dari berbagai ragam harus terlibat dalam somasi ini karena ODGJ/PDM termasuk penyandang disabilitas. Lani juga mengatakan bahwa isu disabilitas seharusnya bukan hal yang baru bagi seorang Deddy Corbuzier, sebab di Hari Disabilitas tahun 2020 lalu, yang bertepatan setiap tanggal 3 Desember, ia adalah salah satu yang figur publik yang diundang sebagai pembicara. Perempuan yang akrab dipanggil Lani itu juga mengutarakan bahwa isu disabilitas seringkali banyak digunakan para pesohor untuk mendapatkan popularitas mereka, terutama sebagai bahan olok-olok. “It is not the time to educate, karena kita sudah puluhan tahun diperlakukan seperti ini. Kita adalah sesama manusia yang derajatnya sama, tidak ada satupun yang boleh menjadikannya lelucon bahkan ‘alas kak’. Kita harus menghilangkan ini, baik secara formal lewat peraturan-peraturan atau desakan semacam ini,” kata Maulani dengan tegas.

 

Menutup konferensi ini, Yeni Rosa Damayanti sebagai ketua PJS menjelaskan bahwa upaya somasi ini adalah langkah tepat untuk menghentikan perbuatan penghinaan kepada ODGJ/PDM. Yeni percaya bahwa Deddy Corbuzier bukan orang yang “baru” dengan isu disabilitas, sehingga tidak perlu lagi edukasi dan semacamnya. “Mengenai langkah hukum selanjutnya, tergantung dari bagaimana respons dari pihak Deddy Corbuzier dan Mongol. Apabila dalam waktu 6x24 jam mereka tidak menunjukkan iktikad baik untuk menjawab somasi kita, maka kami akan berkonsultasi dengan lembaga bantuan hukum,” pungkas Yeni.

 

Dokumen surat somasi yang dibacakan dalam konferensi pers tersebut dapat diakses melalui link berikut ini https://bit.ly/suratsomasideddy.

Mencermati Klausul Cakap Hukum Dalam Pasal 38 dan 39 RKUHP

 

 

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi RUU prioritas di tahun ini. Menurut Fajri Nursyamsi, Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan – PSHK, pembahasannya diprediksi akan berjalan singkat, karena bersifat meneruskan dari pemabahasan sebelumnya di periode 2014-2019 yang saat itu kelompok organisasi penyandang disabilitas belum pernah dilibatkan, padahal ada beberapa pasal dalam RKUHP yang menyebut kata “disabilitas” secara langsung. 


“Terdengar pemerintah dan DPR akan segera mensahkan, namun di satu sisi isu penyandang disabilitas belum terelaborasi dengan baik”, ujar Fajri


Penyandang disabilitas adalah warga negara yang memiliki kesamaan di mata hukum dan mereka adalah subjek hukum. “Penyandang disabilitas akan menjadi objek penghukuman”, kata Fajri.


Seperti disebutkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 yang berkaitan dengan konsep pengurangan pidana:

  • Pasal 38; “Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual pidananya dapat dikurangi dan dikenai tindakan.”

  • Pasal 39; “Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana meenderita disabilitas mental yang dalam keadaan eksaserbasi akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.”


Konsep pengurangan pada dua pasal itu belum dijelaskan panduan standarnya apakah setengah, sepertiga, seperempat, dll. Ketika konsepnya itu adalah penyandang disabilitas mental atau inteletual, maka menurut usulan Fajri, seharusnya konsepnya adalah penghapusan atau penghilangan pidana secara keseluruhan setelah mendapatkan assessment dari para ahli ketika penyandang disabilitas mental atau intelektual itu melakukan tindak pidana.


Sejalan dengan Fajri, Yeni Rosa Damayanti juga menyampaikan bahwa masalah terbesar dari penyandang disabilitas mental atau psikososial adalah ketidaksamaan di mata hukum. Apabila dia dinyatakan tidak cakap hukum, maka dia dianggap tidak dewasa. Ini berkonsekuensi pada lenyaplah hak seseorang untuk melakukan tindakan hukum, seperti tidak bisa menjadi saksi, tidak bisa berperkara di pengadilan, tidak bisa melakukan transaksi keuangan, dll.


Padahal penyandang disabilitas mental dengan dukungan yang tepat itu sebenarnya bisa melakukan segala hal seperti orang lain, bisa bekerja, bisa bersosialisasi, bisa bersekolah, bisa menikah, dll. “Gangguan jiwa itu episodik. Kondisi atau gejala kekambuhannya tidak berlangsung terus penerus”, kata Yeni.


Ketika dikaitkan dengan Pasal 38 dan 39 RKUHP, penyandang disabilitas mental itu harusnya tidak ada pembedaan kapasitas hukum untuk mempertanggungjawabkan ketika dia melakukan tindak pidana. “Jadi penetapkan pengurangan atau penghapusan itu bukan berdasarkan bahwa apakah seseorang itu penyandang disabilitas mental atau tidak”, jelas Yeni. 


Yeni berpendapat Pasal 38 tersebut sebaiknya dihilangkan atau dielaborasi dengan Pasal 39 dengan catatan bahwa asas pemaafan tersebut harus mendapatkan assessment dari ahli (psikiater).


Taufik Basari berjanji usulan-usulan dalam 2 pasal tersebut akan dibawanya dalam pembahasan di DPR. Namun saat ini draftnya masih dibahas di pemerintah. Beliau menekankan pentingnya masyarakat sipil agar mendorong pemerintah agar membedah kembali RKUHP tersebut atau dijadikan materi pembahasan khususnya terkait dengan isu disabilitas.

 

Beberapa Pertimbangan yang Harus Diperhatikan ketika Penyandang Disabilitas Mental berhadapan Dengan Hukum

Pada Jumat (28-05), Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII) menyelenggarakan training of trainers (ToT) bagi tenaga pendidik Pusdiklat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pelatihan tersebut mengusung tema mengenai peradilan yang fair (fair trial) bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Pelatihan dengan tema yang sama diselenggarakan kembali dengan sasaran peserta yang berbeda pada dua minggu selanjutnya. Kamis (10-06) lalu, peserta pelatihan adalah tenaga pendidik Badiklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Keduanya diselenggarakan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Rangkaian acara ini turut mengundang beberapa aktivis disabilitas menjadi narasumber, salah satunya Yeni Rosa Damayanti selaku ketua Perhimpunan Jiwa Sehat.

 

Pada kesempatan tersebut, Yeni memaparkan beberapa hal yang harus menjadi perhatian ketika penyandang disabilitas mental berhadapan dengan hukum. Stigma yang masih sangat kuat, bila dibandingkan dengan ragam disabilitas lainnya, sangat memungkinkan masyarakat dan aparat penegak hukum bias dalam memahami kasus. Selain itu, dipisahkannya penyandang disabilitas dari lingkungan sosialnya membuat masyarakat jarang berinteraksi dengan mereka dan berdampak pada stigma yang semakin menguat. Hal ini tentu saja berkaitan dengan dukungan yang masih sangat minim bagi mereka, terutama dari negara. Oleh sebab itu, untuk memberikan pemahaman awal dan dasar, Yeni menjelaskan beberapa gambaran umum mengenai penyandang disabiltas mental.

 

Menurut UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dengan demikian, Yeni menggarisbawahi, bahwa ada dua aspek kunci yang harus diperhatikan dalam pengertian ini, yakni berjangka waktu lama dan mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif. Beberapa gangguan kesehatan mental yang dapat diidentifikasi berdasarkan dua aspek ini di antaranya adalah skizofrenia, depresi, gangguan kecemasan, dan bipolar.

 

Berdasarkan gejala dan karakteristik umumnya, tiap gangguan kesehatan mental memiliki ciri khas masing-masing dan seringkali bersifat unik antar individu. Maka dari itu perlu untuk mempelajari gejala dan karakteristik ini dalam memahami kasus atau perkara hukum yang melibatkan mereka. Yeni menekankan pentingnya keterangan ahli untuk membantu jaksa dan hakim mengambil keputusan, sebab tanpa hal ini hampir sulit dipastikan hasil pengadilan tidak melanggar hak-hak dasar para penyandang disabilitas mental. Berdasarkan buku konsesus penatalaksanaan gangguan skizofrenia (PDSKJI, 2011), gangguan jiwa dapat diklasifikasikan pada tiga fase yaitu: fase akut, fase stabilisasi, dan fase pemeliharaan. Masing-masing fase tentu memiliki tata laksana dan penanganan yang berbeda-beda. Pada fase pemeliharaan, misalnya, penyandang disabilitas mental diharapkan telah mampu secara aktif melakukan kehidupan sosialnya. Mengingat gangguannya yang bersifat episodik ini, maka sudah selayaknya mereka mendapatkan penanganan yang berbeda-beda berdasarkan karakteristik gangguan, tingkatan, dan juga fasenya.

 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Perhimpunan Jiwa Sehat, salah satu isu diskriminasi di bidang hukum yang marak dialami oleh penyandang disabilitas mental adalah mengenai pengampuan (perwalian). Penyandang disabilitas mental dan intelektual (kognitif) lebih banyak mengalami penolakan kapasitas hukum dan berimplikasi pada pelanggaran hak mereka. Praktik penghapusan hak-hak seseorang melalui pengampuan penuh dapat dikatakan sebagai kematian perdata, di mana seseorang tidak bisa melaksanakan hak-hak sipil mereka. Putusan pengampuan penuh umumnya menimbulkan pelanggaran hak menjadi menyeluruh dan relatif permanen. Tentu saja hal ini bertentangan dengan Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabiltias (CRPD). Salah satu latar belakang fenomena ini adalah anggapan yang keliru, tetapi sudah lama mengakar secara kultural, bahwa penyandang disabilitas mental secara otomatis kehilangan kapasitas hukumnya sehingga harus ditempatkan di bawah pengawasan keluarga (perwalian informal). Pengampuan informal ditandai dengan tidak adanya persetujuan (inform consent) dari penyandang disabilitas atas keputusan yang diambil atas dirinya. Ada pula praktik perwalian formal yang didapt dari hasil putusan pengadilan. Hal ini terjadi karena hukum pengampuan di Indonesia juga masih menggunakan definisi yang kabur mengenai disabilitas mental, seperti "... keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap" yang tertulis pada Pasal 433 KUH Perdata. Definisi yang kabur ini sesungguhnya telah mengakui keadaan episodik dari kondisi penyandang disabilitas mental, namun pasal ini tidak mempertimbangkan sama sekali aspek episodik dari penyandang disabilitas, melainkan menyaamaratakan saja, dengan penggunaan frasa: “sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya.” Pengampuan semacam ini sering dikategorikan sebagai hukum berbasis status (status based) karena disabilitas seseorang dianggap menjadi dasar penghapusan kapasitas hukumnya. 

 

Menanggapi hal ini, peserta pelatihan merespons dengan berbagai tanggapan. Mereka sepakat bahwa perlu suatu peraturan yang mengikat bahwa asesmen terhadap disabilitas bagi siapa saja yang berhadapan dengan hukum itu diperlukan, termasuk bagi penyandang disabilitas mental yang menjadi saksi, korban, maupun tersangka dalam rangkaian proses pidana. Hal ini berguna untuk menjadi acuan hakim maupun jaksa untuk meminta pertimbangan dan keterangan ahli semacam apa dan sejauh apa yang ia butuhkan untuk menetapkan keputusan. Selain itu, perlu juga menjadi suatu catatan bahwa pendidikan dasar mengenai disabilitas bagi penegak hukum harus mulai dilakukan secara masif. Hal ini perlu berjalan beriringan dengan agenda reformasi hukum yang adil dan berpihak pada penyandang disabilitas.

 

 

Kesepahaman HIMPSI Terkait Revisi Pasal 433 KUH Perdata

 

Sepekan lalu (08-06), Perhimpunan Jiwa Sehat bersama dengan 11 organisasi masyarakat sipil melakukan audiensi secara daring dengan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) untuk membangun kesepahaman dan memperoleh dukungan untuk melakukan Judicial Review (JR) terhadap Pasal 433 KUH Perdata. Produk hukum yang diciptakan pada masa kolonial Belanda itu telah usang dan banyak melanggar hak-hak dasar penyandang disabilitas mental. Padahal, konteks sosial telah berubah dan perkembangan ilmu psikologi telah maju sedemikian rupa bila dibandingkan sejak kelahiran hukum itu.

 

Yeni Rosa Damayanti, ketua Perhimpunan Jiwa Sehat, mengatakan bahwa di Belanda  hukum pengampuan telah jauh mengalami perubahan. Semula sistem pengampuan di Belanda sama seperti Pasal 433 KUH Perdata, di mana perwalian bersifat penuh (substitute decision making). Namun saat ini, aturan itu telah berubah menjadi pengampuan pendukung  atau yang disebut sebagai supportive decision making.

 

Hisyam, peneliti Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, menuturkan bahwa Pasal 433 KUH Perdata, Pasal 32 UU 8/2016, dan Pasal 71 UU 18/2014 melanggar kapasitas hukum penyandang disabilitas. Pengampuan ini akan mematikan hak keperdataan penyandang disabilitas (civil death).

 

Seperti dialami Ripin, tutur Yeni Rosdianti, peneliti Komnas HAM. Ripin mengalami slowerner, kakak dan suami kakaknya mengampu Ripin dan 2 adiknya untuk memindahkan aset tabungan milik Ripin dan adik-adiknya masing-masing 500 juta rupiah.

 

Tentunya dalam upaya kita memperbaiki KUH Perdata khususnya pasal pengampuan yang out of dated, KUH Perdata ini dijadikan landasan bagi peraturan perundang-undangan dibawahnya. Jadi kalau tidak ada perbaikan dalam KUH Perdata maka aturan hukum dibawahnya masih tetap mengabaikan hak-hak penyandang disabilitas. Kita harus kerja sama dengan berbagai pihak termasuk dari kawan-kawan psikolog. Oleh karena itu, kita melakukan permohonan audiensi dengan bapak-ibu sekalian, Ujar Yeni Rosa Damayanti.

 

Hal itu disambut baik pengurus HIMPSI, Andik Matulessy, Sekjen HIMPSI, “Peraturan apa pun itu harus menyesuakan situasi dan kondisi.”

 

Begitu pun Reni Kusuma Wardhani, dari Asosiasi Piskologi Forensik,

 

KUH Perdata sebagai dasar bagi hakim itu kami sepakat itu kadaluarsa. Tadi seperti disampaikan KUH Perdata bab 17, Pasal 433 s.d Pasal 461 sebetulnya tidak diatur secara adil. Ada kata-kata ‘harus dibawah pengampuan’ kata ‘harus’ ini yang mendorong pengampuan ini dilakukan dalam waktu cepat. Ini merendahkan atau mendiskriminasikan. Asosiasi Psikologi Forensik mengharaokan ada perubahan dari KUH Perdata. Kami siap sumbang saran dari perspektif psikolog.”

 

Vaksinasi Covid-19 Mulai Diberikan bagi Penyandang Disabilitas Seluruh Indonesia

 

"Ini pertama kali kita memberikan vaksin khusus ke Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). ODGJ umumnya memiliki komorbid banyak, karena mereka tidak bisa menceritakan dengan terbuka apa yang mereka rasakan. Oleh karena itu, saya bagus bila mulai memberikan prioritas kepada orang dengan gangguan jiwa," kata Budi Gunadi Sadikin, menteri kesehatan. Senin (07-06) lalu, akun media sosial Kementerian Kesehatan mengumumkan rancangannya melakukan vaksinasi bagi penyandang disabilitas. Hal ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/598/2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Covid-19 bagi Masyarakat Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, serta Pendidik, dan Tenaga Kesehatan. Dalam unggahan tersebut tertulis bahwa vaksinasi dilakukan secara serentak mulai tanggal 1 Juni 2021 dan telah menyasar 562.242 penyandang disabilitas, termasuk mental, di seluruh wilayah Indonesia. Menurut paparan tersebut, penyandang dapat dilayani di seluruh fasilitas kesehatan/sentra vaksinasi manapun dan tidak terbatas pada alamat domisili KTP.

 

Menanggapi surat edaran menteri tersebut, Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat yang ditujukan kepada kepala dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Di dalamnya, dipastikan bahwa vaksinasi Covid-19 bagi penyandang disabilitas, termasuk disabiblitas mental, termasuk dalam daftar penerima vaksin. Dalam lampiran, diperkirakan sekitar 562.242 dari 488.246 penyadang disabilitas menjadi target penerima vaksin.

 

Sebelumnya, Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) pernah melakukan beberapa kali audiensi dengan berbagai pihak. Salah satu tujuannya secara khusus adalah mendorong pemerintah untuk melakukan vaksinasi bagi penyandang disabilitas mental yang ada di panti-panti sosial. Sebab, kerentanan mereka untuk terpapar virus cukup tinggi mengingat isu kelebihan kapasitas dan sanitasi yang kerap menjadi permasalahan utama dalam panti. Selain itu, di berbagai negara, penghuni panti sosial termasuk daftar prioritas penerima vaksin selain lansia dan tenaga kesehatan. Oleh sebab itu penting bagi Indonesia untuk memberlakukan kebijakan yang sama, mengingat kerentanan mereka yang tinggi. Secara umum, dalam beberapa kali kegiatan, PJS juga mendorong pemerintah untuk memasukkan penyandang disabiltias sebagai daftar penerima vaksin. Salah satu pertimbangannya karena penyandang disabilitas biasanya juga memiliki komorbid, sehingga perlu dipertimbangkan untuk menjadi kelompok prioritas.

Social Media PJS