Pada 24 Juli 2018, Departemen Pembangunan Internasional Inggris (DFID), bersama dengan Aliansi Disabilitas Internasional (IDA) dan Pemerintah Kenya menyelenggarakan Global Disability Summit (GDS) pertama di London. GDS ini sebagai ajang sharing best practice dari berbagai negara dalam penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Selain itu, forum ini juga untuk memupuk perhatian dan komitmen pemerintah, organisasi masyarakat, development agencies dan organisasi bisnis untuk terlibat dan fokus pada tantangan dan peluang pembangunan terhadap 1 miliar penyandang disabilitas di dunia, yang kemudian menjadi suatu komitmen internasional dan nasional.

Namun sayangnya dalam pertemuan tahun 2018 Pemerintah Indonesia tidak hadir sehingga tidak bisa ikut dalam pembuatan komitmen. GDS berikutnya akan berlangsung pada tahun 2022. Menjelang GDS yang akan dilaksanakan pada tahun ini, IDA melibatkanberbagaiorganisasi penyandang disabilitas di tingkat nasional untuk mengevaluasi kemajuan komitmennegara, melalui kegiatan diskusidan pelatihandalam penyusunan strategi untuk GDS itu sendiri

Demi mewujudkan hal ini, atas dukungan IDA dan TCI Asia Pasifik, PJS dan HWDI telah mengadakan lokakarya pada 19 s.d 22 Maret 2021yang melibatkan kementerian/lembaga negara dan aktivis penyandang disabilitas di Indonesia. Dalam lokakarya itu dihasilkan berbagai rekomendasi yang akan disampaikan pada GDS tahun 2022. Rekomendasi itu mengerucut pada tiga isu, yaitu: pendidikan, vaksinasi, serta perempuan dan anak dengan disabilitas. 

Menyinggung pelaksanaan GDS tahun 2022, perwakilam pemerintah yang dihadiri dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, dan Kementerian Luar Negeri menyambut baik GDS yang akan dilaksanakan, karena hal ini penting untuk membuatpenyandangdisabilitas menjadi isu bersama yang bisa diselesaikan secara global.

Komitmen itu perlu direalisasikan dengan kehadiran Pemerintah Indonesia sebagai langkah awal mendorong komitmen negara sebagai aktor utama pemenuhan hak. Ketika pemerintah hadir dan memaparkan tanggung jawab dan capaiannya itu akan menjadi penilaian akuntabilitas pemerintah.Hal ini tentu akan sejalan dengan target SDGs, memastikan komitmen pemerintah untuk saling bersinergi dan mendukung implementasi kebijakan bersama, agar nantinya tidak ada yang tertinggal. Semua itu dapat diwujudkan dengan kerjasama, saling menguatkan dan saling membantu.

 

Convention on The Rights of Persons With Disabilities (CRPD) – Media Difa  Indonesia – Life Changes

Penghuni panti masih menjadi bagian dari warga negara yang terlupakan. Sebab Negara telah mengabaikan situasi buruk yang terjadi di dalam panti, ditandai dengan adanya mekanisme akreditasi bagi panti – panti yang masih memperlakukan penghuninya tidak manusiawi. Situasi tersebut, semakin memperburuk kondisi penyandang disabilitas mental (PDM) sebagai penghuni panti. Dan, semakin menguatkan stigma bahwa penyandang disabilitas mental yang telah keluar dari panti.

 

Negara harus hadir untuk membantu para PDM yang keluar dari panti, untuk melanjutkan kehidupannya di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang berdasarkan dengan kebutuhan dan situasi PDM.

 

“di luar negeri sudah tidak ada Panti, bahkan PDM mendapatkan asisten personal dari anggaran negara” ujar Ibu Yeni Rosa pada sesi materi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)terkait dengan kewajiban negara dalam memenuhi hak – hak disabilitas mental.

 

Memang CRPD menjadi panduan utama dalam penelitian yang akan dilakukan oleh Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) bersama dengan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), untuk mengidentifikasi kebutuhan PDM paska keluar dari panti, di 6 wilayah yaitu Brebes, Cilacap, Kebumen, Semarang, Yogyakarta, dan Bekasi.

 

Orientasi CRPD menjadi bagian terpenting dari rangkaian kegiatan penelitian, sebab melalui CRPD berharap peneliti dapat mengembangkan instrument penelitian yang sudah ada. Mengingat kondisi di lapangan penelitian sering terjadi hal-hal yang tidak terprediksikan, maka CRPD dapat menjadi kacamata untuk melihat yang terlupakan. Termasuk, diantaranya adalah perempuan.

 

“perempuan PDM penghuni panti adalah perempuan-perempuan yang terlupakan, yang rentan dengan kekerasan seksual” ungkap Ibu Yeni Rosa yang menjelaskan kondisi perempuan di panti rehabilitasi. 

 

PJS sangat beruntung penelitian ini mendapatkan sambutan hangat dari KPI, yang kedepan turut akan menyuarakan situasi perempuan di dalam panti, agar kedepannya perempuan PDM yang keluar dari panti bisa terus berdaya dan berinklusi di masyarakat, terlibat dalam berbagai kegiatan masyarakat serta melanjutkan kehidupannya.  

 

Pasal 3 dan Pasal 19 CRPD menjadi kunci dari keseluruhan pasal-pasal yang di dalamnya, yakni terkait dengan prinsip umum dan penyandang disabilitas yang mandiri.

Pada Senin, 13 Desember 2021. Dilaksanakan kegiatan Peluncuran Kelompok Kerja Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM (Pokja P5HAM) sebagai langkah strategis dari Pemerintah untuk menyelesaikan masalah ketimpangan yang dialami oleh Penyandang Disabilitas Mental (PDM).

 

Kegiatan ini digelar dalam rangka peringatan Hari HAM Sedunia ke-73 tanggal 10 Desember 2021 dan Hari Disabilitas Internasional yang diperingati pada tanggal 3 Desember 202. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) dengan Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM dan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM).

 

Dasar hukum terbentuknya Pokja P5HAM berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HA.04.02 Tahun 2021 tentang pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Penyandang Disabilitas Mental.

 

Acara peluncuran Pokja P5HAM ini dihadiri oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward O.S. Hiariej, Wakil Duta Besar Australia Steve Scott, wakil daridelegasi Kantor Staf Presiden (KSP), dan para pimpinan tinggi madya serta Pimpinan pratama dari Kementerian/Lembaga dan segenap jajaran delegasi pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Rangkaian kegiatan diawali Peluncuran Pokja P5HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental (PDM) dan kemudian berlanjut dengan diskusi panel.

Dr. Mualimin Abdi, SH, MH selaku Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa

“UUD 1945 merupakan landasan Pokja P5HAM di Indonesia. Selain itu, ada instrumen HAM nasional yang telah diratifikasi berkaitan dengan hukum positif di Indonesia, salah satunya CRPD yang telah diratifikasi UU 19/2011. Ini dimaknai bahwa Indonesia harus mewujudkan P5HAM. Untuk memperkuat komitmen pemerintah, telah dibentuk UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas”.

 

Wakil Menteri Hukumdan HAM yaitu Prof Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH, M.Hum menyampaikan

“Pada 2019 Indonesia telah ratifikasi CRPD, kemudian Indonesia mengesahkan UU 8/2016, penyandang disabilitas memiliki hak untuk bebas dari stigma. Pengesahan regulasi ini merupakan langkah maju untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi. Saat ini pemerintah telah memperhatikan Penyandang Disabilitas Mental di panti berdasarkan pengaduan masyarakat”.