Advokasi kita - Hak Atas Pekerjaan

Melawan Hambatan Penyandang Disabilitas Mental untuk Memperoleh Pekerjaan

“Melawan Hambatan Penyandang Disabilitas Mental untuk Memperoleh Pekerjaan

Setiap orang berpotensi menjadi disabilitas, bukan hanya karena kelainan dalam kandungan, namun bisa terjadi karena kecelakaan, dan bencana alam (Latief, 1999: 40). Jumlahnya diperkirakan sekitar 21,84 juta jiwa atau 8,56% dari populasi penduduk Indonesia (BPS, 2015), lebih dari 70%-nya merupakan penduduk usia kerja (LPEM FEB UI, 2017). Menurut United Nations Enable, yang dikutif Larson (2014; 222) sekitar 80% penyandang disabilitas usia produktif di negara-negara sedang berkembang tidak memiliki pekerjaan.

Penyandang disabilitas kesulitaan mendapatkan kesempatan bekerja karena stigma yang masih melihat mereka penuh dengan ketidakmampuan secara medis, atau dianggap sebagai orang sakit yang selalu membutuhkan pertolongan. Padahal mereka memerlukan pekerjaan untuk alasan mencari nafkah, memanfaatkan keterampilan mereka, dan memberikan kontribusi kepada masyarakat yang lebih baik (Butler, Crudden, & Sansing, 2005).ecara hukum konstitusi Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah secara jelas menjamin hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi seluruh warga negara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (2), yaitu: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Pengaturan lebih lanjut sebagai pengejahwantahan hak mendapat pekerjaan yang layak seperti diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu dalam Pasal 5 menyatakan bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan.” 

Kemudian Pasal 27 ayat (1) huruf h Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD) yang kemudian diratifikasi dan diundangkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), menyebutkan pentingnya tindakan afirmatif terutama pada sektor tenaga kerja. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa tindakan afirmatif pada sektor pekerjaan berlandaskan pada asas kesetaraan dengan orang lain (non-disabilitas) agar penyandang disabilitas dapat sejajar dengan non-disabilitas.

Namun pada kenyataannya Kami menemukan pemerintah Indonesia secara sistematis dan terstruktur melakukan diskriminasi secara terang-terangan (blatant discrimination) terhadap pentandang disabilitas khususnya Penyandang Disabilitas Mental (PDM) terkait hak atas pekerjaan. Diskriminasi ini salah satunya berbentuk persyaratan sehat jasmani dan rohani. Selain itu, Pemerintah juga membiarkan pihak swasta untuk melakukan diskriminasi berdasarkan disabilitas terhadap pencari kerja.

Surat sehat jasmani dan rohani adalah surat yang dikeluarkan oleh lembaga pelayanan kesehatan untuk membuktikan bahwa pemegang surat tidak memiliki masalah

Read more: Melawan Hambatan Penyandang Disabilitas Mental untuk Memperoleh Pekerjaan

Harapan Omnibus Law Cipta Kerja Memberikan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Biidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Harapan Omnibus LawCipta KerjaMemberikan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Biidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Awal Juni 2020 Pokja Koalisi Nasional Organsasi Penyandang Disabilitas untuk Implementasi Undang Undang Penyandang Disabilitasmengadakan diskusi mingguan secara online yang bertajuk “PeluangPemenuhanHakPenyandang DisabilitasDalam Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di RUU Cipta Kerja”. Rancangan UndangUndang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja telah diserahkan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)untuk dilakukan pembahasan atas 11 (sebelas) cluster, salah satunya terkait kemudahan dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Arah penguatan sektor UMKM dalam RUU Cipta Kerja fokus kepada penyederhanaandan kemudahanperizinan,sertakemitraan UMKM dan koperasi. Namun ada dimensi permasalahan lain yang selama ini terjadi dalam pelaksanaan UMKM di Indonesia, yang belum banyak diperbincangkan, termasuk oleh para pemegang kebijakan dalam pembentukan RUU Cipta Kerja, yaitu tentang tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas.Mengingat di tengah keterbatasan pekerjaan dan diskriminasi yang dialami penyandang disabilitas, maka solusi terbaik bagi mereka adalah berusaha secara mandiri dalam lingkup UMKM. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2016 mengidentifikasikan penyandang disabilitas terkonsentrasi pada sektor informal (salah satunya berusaha secara mandiri dalam skala mikro, kecil dan memengah).

Read more: Harapan Omnibus Law Cipta Kerja Memberikan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas...